Proses Peradilan Pidana Terhadap Kasus Perselisihan Prayudisial Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

proses peradilan pidana terhada kasus perselisihan prayudisial

Abstract

This thesis is entitled "Criminal justice process on cases of judicial dispute". Which in writing uses a normative research method, using a legal approach (Statue Approach), a conceptual approach (Conceptual Approach) and a case approach (Case Approach). The formulation of the problem in this study is 1). How is the regulation of the criminal justice process for cases of judicial disputes in the perspective of laws and regulations in Indonesia and 2). How is the criminal justice process in the future for cases of judicial disputes in Indonesia. The analysis of the legal materials used in this study was carried out by interpreting all laws and regulations in accordance with the problems discussed, assessing materials related to the issues discussed, evaluating the laws and regulations relating to the issues discussed. The results of the study indicate that the criminal justice process for judicial disputes in Indonesia based on the reality of the decision to deal with the problems in this case, there are still many mistakes, so that the case in adjudicating is slow and not in accordance with the principles of fast, simple and low-cost justice. So we need a regulation (norm) that is regulated in the Act and used as a legal basis as a guide for other law enforcers to settle a similar case related to the settlement of this judicial dispute. And the first step in the future judicial dispute process against its practice is that the laws and regulations in Indonesia have not been regulated explicitly and in detail regarding the Prejudice Geschill guidelines to determine the position of the root object which is clearly needed in the first examination, especially at the police so that the case has a clear flow. and the direction of the case as to what understanding is needed by the police and public prosecutors before the case is delegated to judges in criminal justice so that if it is carried out by law enforcement it will realize a fulfillment of the principles of fast, cost and light justice and not complicated in its application.

ABSTRAK

Tesis ini untuk berjudul “proses peradilan pidana terhada kasus perselisihan prayudisial”. Yang dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (Statue Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1).Bagaimana pengaturan proses peradilan pidana terhadap kasus perselisihan Prayudisial dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia dan 2).Bagaimana proses peradilan pidana ke depan terhadap kasus perselisihan prayudisial di Indonesia. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterprestasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang di bahas, menilai bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang di bahas, mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses peradilan pidana terhadap kasus perselisihan prayudisial di Indonesia berdasarkan realita putusan untuk menghadapi problematika pada kasus ini masih banyak kekeliruan menjadi terbenturnya perkara dalam mengadili menjadi lambat dan tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Sehingga butuh suatu pengaturan (norma) yang diatur dalam Undang-Undang dan dijadikan landasan hukum sebagai pedoman bagi para penegak hukum yang lain untuk menyelesaian suatu perkara yang sama terkait penyelelesaian perselisihan prayudisial ini. Dan langkah awal dalam proses perselisihan prayudisial yang akan datang terhadap praktiknya adalah secara peraturan perundang-perundang di Indonesia memang belum diatur secara tegas dan terperinci mengenai pedoman prejudicel geschill untuk menentukan kedudukan objek perakara yang jelas diperlukan dalam pemeriksaan pertamanya khususnya pada kepolisian sehingga perkara tersebut jelas alur dan arah perkaranya seperti apa dibutuhkan pemahaman oleh kepolisian dan penuntut umum sebelum perkara dilimpahkan kepada hakim di peradilan pidana sehingga jika itu dilakukan oleh penegak hukum akan mewujudkan suatu pemenuhan asas peradilan cepat, biaya dan ringan serta tidak berbelit-belit dalam penerapannya.