Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Abstract

This study aims: 1) to identify and analyze the form of legal protection for registered geographic indication products; 2) to find out and analyze the legal consequences of violations of geographical indications that have been registered and the settlement efforts that can be made by holders of geographic indication certificates against violations of geographical indication products. The research method used is normative legal research method and the approach used is statutory approach, conceptual approach and case approach. Analysis of the legal materials used in this study was carried out by interpreting, evaluating and assessing all laws and regulations as well as assessing relevant legal materials. The results of the study show that 1) the form of legal protection for registered geographic indication products consists of preventive and repressive legal protection. Preventively, namely preventing violations of geographic indication products. Repressively, namely the protection that is carried out to deal with violations of the rights to geographic indication products in accordance with applicable laws and regulations through the judiciary and other law enforcement agencies such as the police, civil servant officials (PPNS), and the Attorney General's Office to take action against violations of indication products geographical; 2) legal protection for geographical indication products can be seen with the issuance of Law Number 20 of 2018 concerning Marks and Geographical Indications. The essence of all the provisions contained in this law is to provide protection for regional products that have unique characteristics that are not owned by other regions.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap produk indikasi geografis yang telah terdaftar; 2) untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap pelanggaran indikasi geografis yang telah terdaftar dan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemegang sertifikat indikasi geografis terhadap pelanggaran produk indikasi geografis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterprestasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) bentuk perlindungan hukum terhadap produk indikasi geografis yang telah terdaftar terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif. Secara preventif yakni melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran produk indikasi geografis. Secara represif yaitu perlindungan yang dilakukan untuk menangani pelanggaran hak atas produk indikasi geografis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, pejabat pegawai Negara Sipil (PPNS), dan Kejaksaan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran produk indikasi geografis; 2) perlindungan hukum terhadap produk indikasi geografis terlihat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Inti dari semua ketentuan yang ada dalam Undang- undang ini, ingin memberikan perlindungan bagi produk daerah yang berkarakteristik khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain, perlindungan produk indikasi geografis bukan hanya melindungi produknya akan tetapi jaminan bagi konsumen.