Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Abstract

This study aims to determine and analyze the control of abandoned areas and land that are used as cultivation rights in Muaro Jambi Regency and the problems faced in contolling abandoned areas and abandoned lands that are used as cultivation rights in Muaro Jambi Regency and efforts to solve them. The research method used is the type of empirical juridical research. The results of the study show that 1) the control measures for abandoned areas and land that are used as cultivation rights in Muaro Jambi Regency have not been running properly, the problems that occur are: enterpreneurs who have expired their Cultivation Rights who do not report it, regulations that are less strict regulate the parties authorized to revoke the Right to Cultivate which is the object of abandoned land and government officials who are less responsive and have weak supervision. 2) the existence of obstacles in controlling the area and abandoned land that are used as cultivation rights in Muaro Jambi Regency are divided into two parts, namely: internal constraints but refers to the human resources of The Muaro Jambi Regency Government apparatus individually who are not professional and proportional and External constraints are the socio-cultural conditions adopted by the majority of entrepreneurs in Muaro Jambi Regency who do not comply with and comply with the provisions on Cultivation Rights and Abandoned Lands and the provisions of laws and regulations that are less clear and firm on Cultivation Right.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penertiban kawasan dan tanah terlantar yang dijadikan hak guna usaha di Kabupaten Muaro Jambi dan permasalahan yang dihadapi dalam penertiban kawasan dan tanah terlantar yang dijadikan hak guna usaha di Kabupaten Muaro Jambi dan upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) tindakan penertiban kawasan dan tanah terlantar yang dijadikan hak guna usaha di Kabupaten Muaro Jambi belum berjalan sebagaimana mestinya, permasalahan yang terjadi yaitu: pengusaha yang habis masa berlakunya Hak Guna Usaha yang tidak melaporkan hal tersebut, ketentuan peraturan yang kurang tegas mengatur pihak yang berwenang melakukan pencabutan Hak Guna Usaha yang menjadi obyek tanah telantar dan aparat pemerintah yang kurang tanggap dan pengawasan yang lemah. 2) adanya kendala-kendala dalam tindakan penertiban kawasan dan tanah terlantar yang dijadikan hak guna usaha di Kabupaten Muaro Jambi dibedakan dalam dua bagian yaitu: kendala internal tetapi mengacu kepada sumber daya manusia jajaran aparat pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi secara perseorangan yang tidak profesional dan proporsional dan kendala eksternal yaitu kondisi sosial budaya yang dianut sebagian besar pengusaha di Kabupaten Muaro Jambi yang tidak menaati dan mematuhi ketentuan tentang Hak Guna Usaha dan Tanah Telantar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kurang tegas dan jelas mengenai Hak Guna Usaha.