Journal PENJATUHAN PIDANA PENJARA DI BAWAH MIMUM KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM

PENJATUHAN PIDANA PENJARA DI BAWAH MIMUM KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM

Abstract

Abstract

The purpose of this study is: To find out the regulation of imposing prison sentences below the minimum in narcotics crime cases. To find out there is a shift towards the application of the principle of legal certainty towards the principle of justice in the decisions of judges who pass decisions under the minimum penalty for narcotics cases in the context of the freedom of judges. As for the formulation of the problem is: How is the regulation of imposing prison sentences below the minimum in narcotics crime cases and is there a shift towards the application of the principle of legal certainty towards the principle of justice in the decisions of judges who pass decisions under the minimum penalty for narcotics cases in the context of freedom judge. The research method used is: this thesis uses normative legal science research methods, using the approach method namely: Conceptual Approach, Statute Low Approach, Case Approach. The regulations for imposing prison sentences below the minimum is regulated in the SEMA (circular letter of the supreme court) which aims to provide guidance, but the presence of this SEMA can cause conflict with the above regulations which creates legal uncertainty, and results in many judges' decisions that deviate provisions below the minimum that have been regulated in the law For example in the decision 352/Pid.B/2017/Pn.Jmb, decision Number 292/Pid.Sus/2016/Pn.Mtp, decision Number 368/Pid.Sus/2019/Pn.Rhl. In this decision the defendant was proven to have bought narcotics and became a buying and selling intermediary which in the narcotics law clearly stipulates a minimum limit but with SEMA Number 3 of 2015 and SEMA Number 1 of 2017 and SEMA Number 4 of 2010 it would certainly be contrary to the regulations above.

Abstrak:

Tujuan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui pengaturan penjatuhan pidana penjara di bawah minimum pada perkara tindak pidana narkotika. Untuk mengetahui ada pergeseran terhadap penerapan asas kepastian hukum menuju kepada asas keadilan dalam putusan hakim yang menjatuhkan putusan dibawah ancaman pidana minimum terhadap perkara narkotika dalam konteks kebebasan hakim. adapun yang menjadi perumusan masalah adalah: Bagaimanakah pengaturan penjatuhan pidana penjara di bawah minimum pada perkara tindak pidana narkotika dan Apakah ada pergeseran terhadap penerapan asas kepastian hukum menuju kepada asas keadilan dalam putusan hakim yang menjatuhkan putusan di bawah ancaman pidana minimum terhadap perkara narkotika dalam konteks kebebasan hakim. metode penelitian yang digunakan adalah: tesis ini menggunakan metode penelitian ilmu hukum Normatif, dengan menggunakan metode pendekatan yakni: metode pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Low), Pendekatan Kasus (Case Approach). Pengaturan penjatuhan pidana penjara di bawah minimum khusus diatur dalam SEMA (surat edaran mahkamah agung) yang bertujuan memberi petunjuk, namun kehadiran SEMA ini dapat menimbulkan konflik bagi peraturan di atasnya yang menimbulkan ketidakpastian hukum, dan mengakibatkan banyak putusan hakim yang menyimpangi ketentuan di bawah minimum yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Contohnya pada putusan 352/Pid.B/2017/Pn.Jmb, putusan Nomor 292/Pid.Sus/2016/Pn.Mtp, putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/Pn.RhPada putusan ini terdakwa terbukti membeli narkotika dan menjadi perantara jual beli yang mana dalam Undang- Undang Narkotika jelas diatur batas minimum namun dengana adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentu akan menjadi bertentangan dengan peraturan diatasnya.